,

Iklan

Mantan Kadis Perindagkop Angkat Bicara Soal Dugaan Pembangunan Pasar di Aceh Utara yang Terbengkalai

Wartapos
7 Nov 2024, 08:32 WIB Last Updated 2024-11-07T01:32:27Z

  

Foto: Mantan Kadis Perindakop Aceh Utara.(doc.Int).


ACEH UTARA – Mantan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi (Perindagkop) Aceh Utara, Iskandar, akhirnya angkat bicara terkait dugaan proyek pasar yang terkesan asal jadi dan kini terbengkalai di daerah tersebut.


Ia menyebutkan bahwa proyek tersebut terhenti karena kekurangan anggaran untuk fasilitas pendukung, yang tidak dialokasikan oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sedangkan kemampuan anggaran daerah sangat terbatas.


Menurut Iskandar, pembangunan pasar ini memerlukan anggaran tambahan untuk penyediaan sarana dan akses jalan yang memadai.


"APBN tidak menganggarkan sarana pendukung. Sementara anggaran daerah kita sangat terbatas," ujarnya. Ia menegaskan bahwa minimnya fasilitas tersebut membuat akses menuju lokasi pasar sulit, mengakibatkan pasar tidak berfungsi sebagaimana mestinya.


Iskandar menjelaskan bahwa ia baru bergabung saat proyek ini sudah berjalan, tepatnya di pertengahan pelaksanaan. 


"Saya masuk pada pertengahan pelaksanaan proyek, sedangkan perencanaan sudah dibuat oleh pejabat sebelumnya," tambahnya. Hal ini, katanya, menyulitkan dirinya untuk mengoptimalkan hasil proyek tanpa anggaran tambahan yang mendesak.


Ketika ditanya apakah pernah ada pengajuan anggaran untuk fasilitas pendukung, Iskandar mengaku pernah mengusulkan penambahan dana.


"Saya sempat mengajukan usulan untuk anggaran sarana pendukung, namun keterbatasan anggaran akibat pandemi COVID-19 kala itu membuatnya tidak disetujui," ungkapnya. 


Ia menambahkan bahwa anggaran yang tersedia untuk proyek ini kurang lebih hanya sebesar Rp3,5 miliar, sehingga tidak cukup untuk mencakup semua kebutuhan pasar, termasuk akses jalan yang layak.


Meski demikian, banyak pihak mempertanyakan ketidakjelasan dari penanganan proyek ini, terutama karena pasar yang sudah dibangun tersebut kini tidak difungsikan dan berpotensi menjadi bangunan mangkrak. 


Berbagai kalangan menilai adanya kelemahan dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek yang mengakibatkan fasilitas publik ini tidak dapat digunakan oleh masyarakat.


Ia menekankan bahwa anggaran besar yang dikeluarkan tanpa perencanaan matang justru akan berakhir menjadi beban keuangan daerah.


Warga sekitar lokasi pasar yang tak kunjung difungsikan itu mengaku kecewa dengan kondisi proyek yang dianggap asal-asalan. "Pemerintah menghabiskan uang rakyat untuk bangunan yang tidak bisa kami manfaatkan. Kalau begini, untuk apa pasar ini dibangun?." sebut salah seorang warga sekitar tersebut.


Dengan kondisi ini, masyarakat Aceh Utara mendesak pemerintah daerah agar segera mengambil langkah konkret untuk memperbaiki dan melengkapi pasar yang terbengkalai, agar tidak hanya menjadi bangunan kosong. 


Kasus ini diharapkan bisa menjadi bahan evaluasi mendalam bagi para pemangku kebijakan agar proyek-proyek publik di masa mendatang lebih memperhatikan kepentingan dan kebutuhan masyarakat yang sesungguhnya.



Seperti diberitakan sebelumnya, Rabu 11 Oktober 2024, proyek pembangunan Pasar Rakyat di Gampong Binjee, Kecamatan Nisam, Kabupaten Aceh Utara, yang menghabiskan anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Tahun 2022 senilai miliaran rupiah.



Kini menuai sorotan tajam. Bangunan tersebut diduga dibangun dengan kualitas yang buruk dan saat ini sudah terbengkalai, belum difungsikan sama sekali, dan mengalami kerusakan serius.


Berdasarkan informasi yang diperoleh, pasar tersebut seharusnya menjadi pusat aktivitas ekonomi di Kecamatan Nisam. Namun, hingga saat ini, akses jalan menuju pasar belum dibangun, dengan jarak sekitar 40 meter antara jalan utama dan lokasi pasar yang terisolasi oleh semak belukar serta hutan lebat. Hal ini mengakibatkan gedung tersebut tidak dapat diakses dan dimanfaatkan oleh masyarakat.



Seorang sumber yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan bahwa pasar ini sudah selesai dibangun sejak 2022, namun kondisinya kini sangat memprihatinkan. 



"Gedung itu sudah lama selesai dibangun, tapi akses jalan belum ada. Sekarang sudah hancur. Plafon sudah runtuh, cat memudar, dan tembok sudah retak-retak," ujarnya. Sumber tersebut juga menyebut bahwa proyek ini diduga dikerjakan asal jadi, tanpa perencanaan yang matang terutama dalam hal infrastruktur pendukung seperti akses jalan.



Tambah sumber media ini, masyarakat berharap adanya fasilitas yang dapat meningkatkan perekonomian daerah, proyek pasar ini justru menjadi beban dengan kondisi terbengkalai dan menghabiskan anggaran tanpa manfaat nyata bagi warga sekitar.



Apakah ini murni masalah teknis atau ada indikasi kelalaian dan penyimpangan, hal ini memerlukan audit dan penyelidikan lebih lanjut dari pihak berwenang.



Karena itu kata sumber tersebut, Sorotan publik pun mengarah pada penggunaan anggaran yang tidak efektif, sementara masyarakat Kecamatan Nisam masih menantikan keberadaan pasar yang bisa mereka akses dan manfaatkan. Hingga kini, kelanjutan nasib proyek ini masih belum jelas. 


Sehingga apa faktor penyebab terbengkalai dan indikasi kelayakan kwalitas proyek tersebut, maka publik sangat berharap pihak berwenang untuk mengusut untuk mengungkapkan yang menjadi tanda tanya dikalangan masyarakat."sebut sumber tersebut.


Hasil penelusuran media, beberapa bagian plafon luar bangunan proyek tersebut sudah lama runtuh, karena sisa bagian runtuhan plafon sudah membusuk. Sehingga bagian luar plafon terlihat bolong dan menembus atap seng.


Selain itu, kondisi lantai bangunan pasar rakyat yang terpasang keramik dibagian dalam pasar juga sudah kotor dan berubah warna akibat tertimpa dengan lumpur.


Proyek ini didanai oleh APBK 2022 dan dikelola oleh Dinas Perindustrian Kabupaten Aceh Utara. Geuchik Gampong Binjee, Murhaban, membenarkan adanya proyek tersebut.


Sambungnya, Ia mengakui bahwa meskipun pasar sudah dibangun, akses jalan menuju lokasi pasar memang belum ada, sehingga pasar belum bisa difungsikan. Ia juga mengungkapkan bahwa pasar ini pada awalnya direncanakan akan dibangun di pusat kota kecamatan, namun karena tidak ada lahan yang tersedia, akhirnya dipindahkan ke Gampong Binjee, di atas tanah milik pemerintah.


“Kami tidak tahu pasti nilai anggaran yang digunakan untuk proyek ini, tetapi jelas kondisinya sekarang sangat memprihatinkan dan pasar belum bisa dimanfaatkan,” kata Murhaban.(*)

Iklan