 |
| Kondisi Bagian dalam Bangunan Pasar Rakyat yang sudah lama terbengkalai sudah lantai sudah kumuh dilapisi lumpu. (doc.int). Kamis, 09 Oktober 2024. |
ACEH UTARA – Proyek Pasar Rakyat yang diduga dikerjakan asal-asalan hingga terbengkalai di Kabupaten Aceh Utara menjadi sorotan masyarakat.
Proyek yang disebut-sebut menelan dana miliaran rupiah dari anggaran pemerintah ini dilaporkan bermasalah sejak awal perencanaannya, dengan kondisi pasar yang hingga kini tak dapat dimanfaatkan karena ketiadaan akses jalan.
Pihak masyarakat kini menuntut transparansi dari pemerintah dan mendorong adanya pengusutan lebih lanjut terkait dugaan penyimpangan anggaran atau pembangunan yang tidak sesuai standar.
Proyek tersebut kabarnya dibangun saat kepemimpinan Iskandar sebagai Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh Utara. Kini, Iskandar menjabat sebagai Kepala Dinas Sosial Aceh Utara.
Saat dihubungi media melalui pesan WhatsApp dan telepon, Iskandar belum memberikan tanggapan terkait dugaan permasalahan di balik proyek yang dikerjakan saat masa jabatannya di dinas tersebut. Konfirmasi dari pesan WhatsApp hanya menunjukkan tanda cek dua, sementara panggilan telepon tak berhasil tersambung.
Gunawan, Plt Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi (Perindakop) Aceh Utara, mengakui bahwa ia telah menerima laporan terkait kondisi pasar rakyat yang terbengkalai dan meminta bawahannya untuk melakukan pendataan serta inventarisasi.
“Hari ini kita sedang menunggu hasil dari tim yang turun ke lapangan untuk mempelajari langsung permasalahan yang terjadi di lokasi pasar,” ujar Gunawan saat dikonfirmasi, Rabu (6/11/2024).
Gunawan menegaskan, ketiadaan akses jalan menuju lokasi pasar menjadi faktor utama penyebab pasar tersebut tidak berfungsi sebagaimana mestinya.
“Kita akan berkoordinasi dengan dinas terkait untuk membuka akses jalan ke pasar ini. Akses jalan yang layak adalah hal penting agar pasar dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk aktivitas jual beli yang dapat meningkatkan perekonomian warga,” imbuhnya.
Gunawan yang baru menjabat sejak April 2024 ini menyebut bahwa dirinya masih memeriksa riwayat proyek-proyek yang ada. Ia mengaku belum menerima laporan resmi mengenai kapan proyek pasar terbengkalai tersebut dibangun dan di bawah masa jabatan siapa.
“Saat ini kami sedang mengumpulkan data untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas, sehingga kita bisa menindaklanjuti permasalahan ini dan menghindari hal serupa di masa mendatang,” tambah Gunawan.
Dugaan penyimpangan dalam proyek ini memicu keprihatinan publik di Aceh Utara yang mempertanyakan tanggung jawab pihak terkait. Masyarakat berharap ada ketegasan dari pihak penegak hukum dalam mengusut dugaan korupsi atau pelanggaran lainnya yang menyebabkan proyek tersebut tak dapat digunakan sebagaimana mestinya.
"Ini bukan pertama kalinya kita melihat proyek-proyek pemerintah yang tampak sekadar formalitas. Pemerintah seharusnya lebih bijak dalam menentukan lokasi proyek dan memastikan perencanaan matang, apalagi yang menggunakan dana besar seperti ini," ujar seorang warga setempat yang tak ingin disebutkan namanya.
Dengan terbengkalainya proyek ini, pemerintah daerah diharapkan dapat mengambil langkah tegas untuk memastikan pemanfaatan pasar rakyat tersebut serta menghindari pemborosan anggaran di masa mendatang. Masyarakat pun menantikan adanya langkah konkret untuk mengurai tabir penyimpangan yang mungkin terjadi.
Seperti diberitakan sebelumnya, Rabu 11 Oktober 2024, proyek pembangunan Pasar Rakyat di Gampong Binjee, Kecamatan Nisam, Kabupaten Aceh Utara, yang menghabiskan anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Tahun 2022 senilai miliaran rupiah.
Kini menuai sorotan tajam. Bangunan tersebut diduga dibangun dengan kualitas yang buruk dan saat ini sudah terbengkalai, belum difungsikan sama sekali, dan mengalami kerusakan serius.
Berdasarkan informasi yang diperoleh, pasar tersebut seharusnya menjadi pusat aktivitas ekonomi di Kecamatan Nisam. Namun, hingga saat ini, akses jalan menuju pasar belum dibangun, dengan jarak sekitar 40 meter antara jalan utama dan lokasi pasar yang terisolasi oleh semak belukar serta hutan lebat. Hal ini mengakibatkan gedung tersebut tidak dapat diakses dan dimanfaatkan oleh masyarakat.
Seorang sumber yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan bahwa pasar ini sudah selesai dibangun sejak 2022, namun kondisinya kini sangat memprihatinkan.
"Gedung itu sudah lama selesai dibangun, tapi akses jalan belum ada. Sekarang sudah hancur. Plafon sudah runtuh, cat memudar, dan tembok sudah retak-retak," ujarnya. Sumber tersebut juga menyebut bahwa proyek ini diduga dikerjakan asal jadi, tanpa perencanaan yang matang terutama dalam hal infrastruktur pendukung seperti akses jalan.
Tambah sumber media ini, masyarakat berharap adanya fasilitas yang dapat meningkatkan perekonomian daerah, proyek pasar ini justru menjadi beban dengan kondisi terbengkalai dan menghabiskan anggaran tanpa manfaat nyata bagi warga sekitar.
Apakah ini murni masalah teknis atau ada indikasi kelalaian dan penyimpangan, hal ini memerlukan audit dan penyelidikan lebih lanjut dari pihak berwenang.
Karena itu kata sumber tersebut, Sorotan publik pun mengarah pada penggunaan anggaran yang tidak efektif, sementara masyarakat Kecamatan Nisam masih menantikan keberadaan pasar yang bisa mereka akses dan manfaatkan. Hingga kini, kelanjutan nasib proyek ini masih belum jelas.
Sehingga apa faktor penyebab terbengkalai dan indikasi kelayakan kwalitas proyek tersebut, maka publik sangat berharap pihak berwenang untuk mengusut untuk mengungkapkan yang menjadi tanda tanya dikalangan masyarakat."sebut sumber tersebut.
Hasil penelusuran media, beberapa bagian plafon luar bangunan proyek tersebut sudah lama runtuh, karena sisa bagian runtuhan plafon sudah membusuk. Sehingga bagian luar plafon terlihat bolong dan menembus atap seng.
Selain itu, kondisi lantai bangunan pasar rakyat yang terpasang keramik dibagian dalam pasar juga sudah kotor dan berubah warna akibat tertimpa dengan lumpur.
Proyek ini didanai oleh APBK 2022 dan dikelola oleh Dinas Perindustrian Kabupaten Aceh Utara. Geuchik Gampong Binjee, Murhaban, membenarkan adanya proyek tersebut.
Sambungnya, Ia mengakui bahwa meskipun pasar sudah dibangun, akses jalan menuju lokasi pasar memang belum ada, sehingga pasar belum bisa difungsikan. Ia juga mengungkapkan bahwa pasar ini pada awalnya direncanakan akan dibangun di pusat kota kecamatan, namun karena tidak ada lahan yang tersedia, akhirnya dipindahkan ke Gampong Binjee, di atas tanah milik pemerintah.
“Kami tidak tahu pasti nilai anggaran yang digunakan untuk proyek ini, tetapi jelas kondisinya sekarang sangat memprihatinkan dan pasar belum bisa dimanfaatkan,” kata Murhaban.(*)
